suroboyo.id – Perubahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya 2023 mengalami koreksi sebesar Rp 602 miliar dalam posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) 2023.
Dampak dari koreksi ini adalah terjadinya rasionalisasi belanja sebesar lebih dari Rp 500 miliar, dengan sebagian besar penurunan terjadi pada belanja modal, yang mengurangi sekitar Rp 549 miliar, sementara belanja operasional mengalami peningkatan sekitar Rp 72 miliar.
Aning Rahmawati, Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya dan anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya, menjelaskan bahwa APBD yang telah disahkan merupakan hasil dari perencanaan yang diharapkan akan terserap sepenuhnya.
Ia menegaskan bahwa tidak ada alasan berhubungan dengan batas waktu yang ketat dalam pelaksanaan proyek, terutama yang terkait dengan infrastruktur pembangunan, yang menyebabkan anggaran tidak dapat terserap sepenuhnya karena keterbatasan waktu.
Menurut Aning, dengan anggaran yang terserap sesuai rencana, masyarakat akan merasakan manfaat dari pembangunan yang signifikan yang didanai oleh APBD Surabaya.
Lebih lanjut, semua pengurangan anggaran yang dilakukan tahun ini adalah hasil dari perencanaan yang matang, termasuk hasil musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan dan kecamatan, serta aspirasi yang dihasilkan dari DPRD.
Semua hal ini akan menjadi dasar kuat untuk penyusunan anggaran tahun 2024 dengan proses evaluasi yang disesuaikan.
”Jika secara makro dilihat proses rasionalisasi dan kekuatan postur APBD pada sektor infrastruktur pembangunan, banyak pembangunan yang terdampak pada proses rasionalisasi,” ungkap Aning.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) mengalami rasionalisasi senilai Rp 161 miliar dengan rasionalisasi terbesar pada pembebasan lahan senilai Rp 118 M, rutilahu Rp 19, 6 M atau 500 rumah, dan terakhir rasionalisasi terbesar juga pada pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerintahan senilai Rp 23,4 M.
Menurut Aning, dengan antrean rutilahu sebanyak 2.700 rumah Pemerintah Kota Surabaya harus segera menyelesaikan antrean dan dipastikan teranggarkan pada 2024. Hal itu bertujuan agar masyarakat bisa hidup lebih layak dan tidak was-was rumahnya roboh.
”Karena 2.700 yang masuk e-rutilahu pemkot sudah tidak ada sengketa tanah dengan yang lain serta menjadi hak dasar bagi warga untuk hidup layak,” papar Aning.
Rasionalisasi terbesar anggaran berikutnya ada di infrastruktur pembangunan di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya. Dengan nilai rasionalisasi Rp 264 M dari Rp 1,5 T menjadi Rp 1,28 T.
Aning menyampaikan, DSDABM yang mengampu pengendalian banjir Surabaya harus mengurangi anggaran pengendalian banjir senilai Rp 104 M.
Pembangunan jalan baik pembangunan jalan lingkungan maupun pemeliharaan dan pembangunan jalan kota senilai Rp 93 M, dan rasionalisasi pada pembebasan lahan senilai Rp 56 M.
Tahun ini, ada 39 pengerjaan drainase kota yang sebagian besar sudah selesai dan sedang dikerjakan, ada 25 titik pengerjaan saluran, 8 titik pengerjaan bangunan rumah pompa sekaligus 6 titik pengerjaan plengsengan.
”Sebagian harus terasionalisasi dan ditunda pengerjaan pada 2024,” ucap Aning, legislator PKS Surabaya itu.
Aning meminta Pemkot Surabaya memperhatikan kesinambungan dan konsistensi pengerjaan sehingga koneksitas dan sistem pengendalian banjir di area pengerjaan drainase yang tertunda tetap terjaga.
