Pemkot Surabaya Fasilitasi Pendidikan Pranikah Sebagi Upaya Cegah Perceraian dan Pernikahan Dini

Tekan Angka Perceraian dan Pernikahan Dini, Pemkot Fasilitasi Pendidikan Pranikah
Tekan Angka Perceraian dan Pernikahan Dini, Pemkot Fasilitasi Pendidikan Pranikah

Suroboyo.id – Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Pemerintah Kota Surabaya terus berusaha menekan angka perceraian dan pernikahan dini di Kota Pahlawan.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yakni dengan memberikan fasilitas pendidikan parenting pranikah bagi masyarakat.

Tomi Ardiyanto selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) menyebut bahwa untuk mengurangi dua masalah ini pihaknya telah menggandeng Kementerian Agama dan KUA di setiap kecamatan.

Langkah yang diambil yakni dengan jalan menggelar edukasi bagi para calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan di masing-masing KUA Kecamatan di Surabaya.

Baca Juga: Dampingi Kader KSH, ASN Pemkot Surabaya Akan Mulai Input Data Aplikasi Sayang Warga

Dialnsir dari laman Surabaya.go.id, Tomi menjelaskan bahwa pernikahan sejatinya bukan hanya masalah resepsi dan ijab kabul saja, lebih lanjut melalui fasilitas ini baik calon pengantin pria dan wanita akan diberikan edukasi terkait keluarga.

“Proses pernikahan itu bukan hanya soal resepsi atau ijab kabul saja, kita berikan edukasi bagi calon pengantinnya. Jadi calon mempelai pria dan perempuan itu nanti kita berikan edukasi bagaimana cara membentuk suatu keluarga,” kata Tomi, Senin (25/7/2022).

Fungsi daripada pendidikan parenting pranikah itu bukan sekadar untuk menghindari adanya pernikahan dan perceraian dini saja. Akan tetapi, juga untuk menekan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada pasangan pengantin.

Maka dari itu, Tomi melanjutkan, sebelum calon pengantin melaksanakan pernikahan butuh pengetahuan lebih mendalam melalui edukasi parenting. Menurut dia, pendidikan parenting bagi calon pengantin bukan hanya tugas pemkot, tetapi juga membutuhkan sinergitas berbagai stakeholder serta unsur masyarakat.

“Jadi buka hanya karena kebelet (ingin) menikah, tapi harus diperhatikan juga soal komitmen antara kedua pasangan, sakralnya itu di situ. Bagaimana tanggung jawab sebagai suami dan seperti apa tugas sebagai seorang istri, kalau sudah menikah kan yang dipikirkan adalah pencegahan supaya nggak terjadi perceraian. Bahkan perceraian akibat pernikahan dini cukup banyak di Jatim,” papar Tomi.

Mantan Camat Wonokromo itu juga menjelaskan, penyebab perceraian itu juga bisa terjadi karena adanya masalah finansial. Oleh sebab itu, kelas parenting menjadi penting bagi calon pengantin, agar lebih siap menghadapi dan tahu bagaimana cara menghadapi ketika ada sebuah masalah di dalam rumah tangga.

Baca Juga: Kembangkan Destinasi Wisata Danau UNESA, Pemkot Terus Dorong Ekonomi Kerakyatan

“Secara spiritual, kemudian kesehatan reproduksi dan psikologisnya itu kami berikan ketika pendidikan pranikah. Ketika menikah dini, memang secara reproduksi belum matang, itu juga berpotensi melahirkan anak stunting,” imbuhnya.

Cara pola asuh anak juga perlu diberikan untuk menghindari terjadinya masalah gizi buruk pada anak. Maka dari itu, menikah harus dengan usia yang mencukupi agar ke depannya lebih siap secara mental dan finansial. “Namanya calon pengantin, secara aturan kalau nikah minimal usia 19 tahun. Agar lebih siap secara mental dan finansial,” pungkasnya.