suroboyo.id – Korea Utara memutuskan untuk membatalkan perjanjian untuk mengurangi ketegangan militer dengan Korea Selatan setelah meluncurkan satelit mata-mata pada Selasa (21/11). Kementerian Pertahanan Korea Utara, pada Kamis (23/11), mengumumkan pembatalan sepenuhnya perjanjian tersebut.
Dalam pernyataannya, Kementerian Pertahanan Korea Utara menyatakan, “Kami akan menarik langkah-langkah militer yang diambil untuk mencegah ketegangan militer dan konflik di semua bidang termasuk darat, laut, dan udara, serta mengerahkan angkatan bersenjata yang lebih kuat dan perangkat keras militer tipe baru di wilayah di sepanjang Garis Demarkasi Militer.”
Melalui laporan resmi dari media pemerintah Korea Utara, KCNA, disampaikan bahwa Kementerian Pertahanan Korea Utara menyatakan mereka “tidak akan pernah terikat” lagi dengan kesepakatan tersebut yang telah berlangsung selama lima tahun. Keputusan ini menciptakan ketidakpastian baru dalam hubungan militer antara kedua Korea.
Pernyataan Kemhan Korut ini disampaikan setelah media KCNA pada Selasa mengabarkan bahwa pemimpin tertinggi Kim Jong Un telah meninjau gambar pangkalan militer Amerika Serikat di Guam lewat citra satelit mata-mata Malligyong-1.
AS mengecam keras peluncuran satelit Pyonyang, dengan menyatakan bahwa Korut melakukan “pelanggaran kurang ajar” atas sanksi PBB.
Korea Selatan sementara itu memutuskan untuk menangguhkan sebagian kesepakatan dengan Korut yang dicapai 2018 lalu. Korsel juga menyatakan akan melanjutkan operasi pengawasan di sepanjang perbatasan kedua negara.
Korut pun geram dan membalas aksi Korsel dengan membatalkan sepenuhnya perjanjian tersebut.
Ini merupakan upaya ketiga Pyongyang di tahun ini untuk menempatkan satelit ke orbit. Peluncuran ini juga menjadi yang pertama sejak Kim bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di kosmodrom Rusia September lalu.
Militer Seoul melaporkan satelit Korut telah berhasil memasuki orbit usai peluncuran dilakukan. Namun demikian, masih terlalu dini untuk menyimpulkan apakah satelit itu berfungsi dengan baik.
Pada kesempatan yang sama, Kemhan Korut juga menyatakan peluncuran satelit mata-mata kali ini merupakan bagian dari “hak untuk membela diri” Pyongyang.
Kemhan menuduh Korsel telah membuat kesepakatan mereka menjadi riskan akibat peningkatan provokasi militer. Korut lantas menyebut keputusan Korsel menangguhkan sebagian kesepakatan sebagai langkah yang “sembrono”.
“[Korea Selatan] harus membayar mahal atas provokasi politik dan militer mereka yang tidak bertanggung jawab dan serius yang telah mendorong situasi saat ini ke fase yang tidak terkendali,” bunyi pernyataan Kemhan Korut.
