suroboyo.id – Sebelumnya, Indonesia berpartisipasi dalam Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Kerjasama Brunei-Malaysia-Indonesia-Philipina dalam Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur (BIMP-EAGA) ke-26.
Dalam acara tersebut, Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia, Rizal Edwin, mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Pertemuan ini bertujuan untuk melaporkan kemajuan kerjasama yang telah terjalin dan menerima arahan dari para menteri mengenai langkah-langkah ke depan menuju visi BIMP EAGA 2025.
Langkah-langkah tersebut mencakup peningkatan kerjasama dalam perdagangan, investasi, pariwisata, dan budaya, perluasan serta peningkatan konektivitas melalui darat, laut, dan udara, serta upaya dalam menjaga keamanan pangan dan energi melalui proyek peningkatan produktivitas di sektor pertanian dan perikanan, pembangunan infrastruktur energi, serta interkoneksi listrik.
Selain itu, upaya untuk bertransformasi menjadi ekonomi yang lebih digital, berkelanjutan, dan ramah lingkungan juga menjadi bagian dari agenda, bersama dengan peningkatan kerjasama dengan mitra pembangunan BIMP-EAGA.
Rizal Edwin juga menyoroti pentingnya memanfaatkan keunggulan geostrategis dan geoekonomi sebagai faktor penting dalam mencapai visi tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi di sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan mempekerjakan banyak tenaga kerja, seperti sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata.
Edwin juga menegaskan bahwa konektivitas merupakan elemen kunci dalam mendukung perkembangan sub-kawasan ini, menggambarkannya sebagai pembuluh darah yang memberikan energi bagi pertumbuhan dan perkembangan wilayah tersebut.
“Kami menyambut baik dan menantikan diluncurkannya konektivitas Tanjung Silopo di Indonesia dan Lahad Datu di Malaysia. Seluruh elemen kerjasama perlu untuk terus melakukan evaluasi potensi rantai pasok dan mengidentifikasi jalur konektivitas baru untuk meningkatkan perdagangan intra-regional,” ungkap Sahli Edwin dalam keterangan tertulis, Jumat (28/10/2023).
Para Menteri BIMP-EAGA menyambut baik Pertemuan kedua forum Gubernur, Menteri Besar, dan Kepala Daerah (CMGLF) yang sempat vakum. Indonesia menginisiasi reaktivasi forum ini dengan penyelenggaraan Pertemuan CMGLF pertama di Pontianak pada tahun 2022 lalu, setelah terakhir dilaksanakan pada 2008.
Mengingat pentingnya CMGLF menjadi platform utama dalam kerjasama sub-regional, Sahli Edwin menghimbau seluruh elemen untuk memberikan dukungan dalam menetapkan target, dan mengidentifikasi proyek dengan referensi forum di kerjasama sub-regional lainnya, seperti IMT-GT.
Sahli Edwin juga menyampaikan visi CMGLF yang dapat menjadi pendorong perubahan pola pikir kedaerahan ke perspektif berbasis kewilayahan dalam perencanaan pembangunan.
“Fokus pada peningkatan sinergi untuk memperkuat konektivitas, saling melengkapi, dan tumbuhkan semangat kebersamaan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di sub-kawasan,” ujar Sahli Edwin.
Pembentukan Forum Parlemen BIMP-EAGA
Pertemuan tersebut juga menyambut baik pembentukan Forum Parlemen BIMP-EAGA (BIMP EAGA Parliamentary Forum/BEPF) yang akan menyelenggarakan pertemuan pertama di Davao City, Filipina, Mei 2024.
Kami berpandangan lahirnya BEPF relevan dengan dinamika regional saat ini. BEPF memberikan dukungan politik dan legislatif dalam upaya BIMP-EAGA menuju visi kawasan yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan.
BEPF juga akan memainkan peran penting dalam mendiskusikan beragam aspek struktural dan politik yang mendasari kerja BIMP-EAGA,” pungkas Sahli Edwin.
Pada akhir pertemuan disepakati BIMP-EAGA Leaders’ Joint Statement yang memuat capaian kerjasama dan arahan para Menteri BIMP EAGA.
Para Menteri juga menyaksikan penandatanganan BIMP EAGA Letter of Intent of One Borneo Quarantine Initiatives oleh para Pejabat Senior, untuk fasilitasi dan peningkatan perdagangan di sub-kawasan.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Perwakilan Asian Development Bank dan Sekretariat ASEAN. Turut mendampingi delegasi Indonesia yakni Pejabat Gubernur Sulawesi Barat, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Subregional Kemenko Perekonomian, dan Perwakilian dari Kedutaan Besar RI di Bandar Seri Begawan, serta perwakilan K/L pengampu klaster dan pokja serta pemerintah daerah.
