Berita  

Sembilan Hakim MK Hadir, Anwar Usman Pimpin Sidang Putusan Batasan Usia Capres

suroboyo.id – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, dijadwalkan untuk memimpin sidang pengumuman putusan dalam uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu yang berkaitan dengan batasan usia minimum bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada hari Senin (16/10).

Penting untuk dicatat bahwa Anwar Usman adalah saudara tiri Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, setelah ia menikahi adik dari Presiden Joko Widodo.

Rencananya, sidang ini akan dimulai pukul 10.00 WIB, dan semua sembilan hakim MK diharapkan hadir dalam sidang tersebut. “Insya Allah, sembilan Hakim Konstitusi akan hadir dalam persidangan sesuai jadwal,” ungkap Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK, Fajar Laksono, kepada wartawan pada Senin (16/10/2023).

Fajar juga mengonfirmasi bahwa Anwar Usman akan memimpin sidang kali ini. “Iya, jika semua sembilan hakim hadir, maka Ketua MK akan memimpin sidang,” ujarnya.

Pasal yang menjadi objek gugatan mengatur tentang batasan usia minimum bagi calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu 40 tahun, tetapi tidak mengatur batasan usia maksimal. Jika gugatan ini diterima, maka Gibran akan memiliki peluang untuk maju sebagai calon.

Ada beberapa perkara soal usia capres-cawapres bakal diputus pada sidang itu. Pertama, Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diwakili Giring Ganesha Djumaryo, Dea Tunggaesti, Dedek Prayudi, Anthony Winza Probowo, Danik Eka Rahmaningtyas, dan Mikhail Gorbachev Dom. Para pemohon memilih Michael, Francine Widjojo, dkk sebagai kuasa hukum.

Permohonan ini diterima MK pada 9 Maret 2023. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun.

Kedua, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Garuda diwakili Ketua Umum Ahmad Ridha Sabana dan Sekjen Yohanna Murtika sebagai pemohon. Lalu, Desmihardi dan M. Malik Ibrohim sebagai kuasa hukum.

Baca Juga :   Jenis Konten Hiburan Indonesia

Permohonan ini diterima MK pada 2 Mei 2023. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.

Ketiga, Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. Mereka memilih Maulana Bungaran dan Munathsir Mustaman sebagai kuasa hukum.

Permohonan ini diterima MK pada 5 Mei. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.

Keempat, Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Ia memilih Arif Sahudi, Utomo Kurniawan, dkk sebagai kuasa hukum.

Permohonan ini diterima MK pada 3 Agustus 2023. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Kelima, Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh mahasiswa bernama Arkaan Wahyu Re A. Dia memberikan kuasa kepada Arif Sahudi, Utomo Kurniawan, dkk.

Permohonan ini diterima MK pada 4 Agustus 2023. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 21 tahun.

Keenam, Perkara Nomor 92/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Melisa Mylitiachristi Tarandung sebagai pemohon. Dia memilih Irwan Gustaf sebagai kuasa hukum.

Permohonan ini diterima MK pada 7 Agustus 2023. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 25 tahun.

Ketujuh, Perkara Nomor 105/PUU-XXI/2023 yang diajukan warga bernama Soefianto Soetono dan Imam Hermanda.

Permohonan ini diterima MK pada 18 Agustus 2023. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 30 tahun.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM (Polhukam) Mahfud MD menilai MK tidak berwenang mengubah aturan tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Menurut dia, Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang sedang diuji materi di MK, hanya boleh ditentukan atau diubah oleh DPR dan pemerintah selaku positive legislator.

Baca Juga :   Politik Sejarah Demokrasi Indonesia

Sementara gugatan tersebut bergulir, di sejumlah daerah mulai bermunculan baliho yang mempromosikan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Gibran kini berusia 36 tahun.