suroboyo.id – Presiden Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, mengakui bahwa konflik yang terjadi seputar pengosongan lahan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, adalah hasil dari kurangnya komunikasi yang baik antara pihak terkait.
Menurut Jokowi, konflik yang terjadi antara aparat keamanan dan warga Pulau Rempang sebenarnya bisa dihindari jika warga setempat dilibatkan dalam pembicaraan dan diberikan solusi terkait rencana pengembangan proyek Rempang Eco City yang dikelola oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Jokowi menjelaskan, “Sebenarnya, ada kesempatan bagi warga untuk mendapatkan lahan seluas 500 meter persegi beserta dengan bangunan tipe 45. Namun, sayangnya, informasi ini tidak disampaikan dengan baik kepada warga, sehingga terjadilah masalah yang tidak seharusnya terjadi.”
Komentar tersebut diungkapkan oleh Jokowi ketika ia sedang berkunjung ke Pasar Kranggot, Cilegon, Banten, pada tanggal 12 September 2023.
Harapannya adalah bahwa dengan berbicara lebih terbuka dan menyampaikan solusi yang jelas kepada warga, konflik terkait pengosongan Pulau Rempang dapat terselesaikan secara damai.
Guna menindaklanjuti penanganan konflik tersebut, dia menugaskan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk memberikan penjelasan langsung kepada warga Rempang terkait pelaksanaan proyek investasi tersebut.
Dikutip dari laman BP Batam, Rempang Eco City merupakan salah satu proyek yang terdaftar dalam Program Strategis Nasional 2023 yang pembangunannya diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus.
Proyek Rempang Eco City merupakan kawasan industri, perdagangan, hingga wisata terintegrasi yang ditujukan untuk mendorong daya saing dengan Singapura dan Malaysia.
Proyek tersebut akan digarap oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) dengan target investasi mencapai Rp381 triliun pada 2080. PT MEG merupakan rekan BP Batam dan Pemkot Batam.
Nantinya, perusahaan itu akan membantu pemerintah menarik investor asing dan lokal dalam pengembangan ekonomi di Pulau Rempang.
Untuk menggarap Rempang Eco City, PT MEG diberi lahan sekitar 17.000 hektare yang mencakup seluruh Pulau Rempang dan Pulau Subang Mas. Pemerintah juga menargetkan, pengembangan Rempang Eco City ini akan menyerap sekitar 306.000 tenaga kerja hingga 2080.
Namun, pembangunan proyek tersebut diprotes oleh warga Rempang dengan menghadang aparat gabungan yang akan mematok dan mengukur lahan pada Kamis 7 September 2023.
Konflik yang diwarnai kekerasan hingga mengakibatkan korban luka-luka bahkan trauma pada anak-anak setempat dipicu oleh penolakan warga terhadap proyek yang mengharuskan sekitar 7.500 warga setempat direlokasi.
Selain itu, proyek tersebut juga mengancam eksistensi 16 kampung adat Melayu yang ada di Pulau Rempang sejak 1834.
