suroboyo.id – Menko Polhukam, Mahfud MD, menganggap bahwa pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa dia mendapatkan informasi tentang arah parpol dari laporan intelijen BIN adalah hal yang wajar. Sebagai seorang kepala negara, presiden perlu memahami isu-isu terkini yang sedang berkembang di masyarakat.
Mahfud menjelaskan, “Menteri saja memiliki informasi, apalagi seorang presiden? Presiden memiliki akses yang lebih luas. Sementara menteri mungkin mendapatkan informasi bulanan, presiden membutuhkan informasi setiap hari.”
Namun, Mahfud menegaskan bahwa informasi mengenai parpol yang diberikan oleh intelijen kepada presiden tidak berhubungan dengan rencana Presiden Jokowi untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum 2024.
“Semua orang yang memegang jabatan seperti presiden harus memiliki informasi semacam itu, bukan hanya Pak Jokowi. Ini tidak ada kaitannya dengan urusan politik atau rencana kandidasi dalam pemilu,” tambahnya.
Lebih lanjut, Mahfud mengatakan informasi intelijen tersebut adalah hak presiden. Ia mengatakan informasi intelijen ini diatur dalam UU Intelijen Negara.
“Ini presiden pasti punya intelijen, siapa politikus yang nakal, siapa politikus yang bener, siapa yang punya kerja gelap, siapa yang punya kerja terang itu punya presiden,” ujarnya.
“Oleh sebab itu ya kita harus hati-hati, pejabat politik dan sebagainya, presiden itu tahu semuanya,” tutup dia.
Jokowi sebelumnya mengaku mengetahui segala rencana parpol dalam menghadapi Pemilu 2024. Ia mengungkap selalu menerima informasi dari intelijen yang berada di BIN, Polri hingga TNI.
“Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu, ingin mereka menuju ke mana saya juga ngerti,” kata Jokowi saat membuka Rakernas organ relawan Seknas Jokowi di Bogor, Jabar, Sabtu (16/9).
“Informasi yang saya terima komplet dari intelijen. Saya ada BIN, dari intelijen di Polri ada, dari intelijen TNI saya punya BAIS,” sambungnya.
Selain itu, Jokowi mengaku memiliki data pendukung seperti data hingga survei terkait 2024. Namun, kata Jokowi, data itu hanya dimiliki oleh dirinya sendiri.
“Dan informasi-informasi di luar itu, angka data, survei semuanya ada. Saya pegang semua dan itu hanya miliknya Presiden karena langsung, langsung ke saya,” tuturnya.
