suroboyo.id – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan mengumumkan hasil dari pemeriksaan terhadap sembilan hakim MK yang terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang mungkin terjadi dalam putusan mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden, pada hari Selasa (7/11).
Ketua MKMK, Jimly Asshiddiqie, mengungkapkan, “Demi keadilan, keputusan ini harus diumumkan dengan pasti dan secepatnya, sebelum tanggal 8. Artinya, keputusan akan diumumkan pada tanggal 7 November.” Jimly Asshiddiqie memberikan pernyataan ini setelah menghadiri Silatnas ICMI di Makassar pada Sabtu (4/11).
Proses pemeriksaan etik terhadap sembilan hakim MK ini telah berlangsung dalam jajaran waktu yang padat sejak hari Selasa (31/10). Pada hari itu, MKMK telah menggelar sidang untuk tiga hakim MK, yaitu Ketua MK Anwar Usman, hakim Arief Hidayat, dan hakim Enny Nurbaningsih.
Selanjutnya, pada hari Rabu (1/11), MKMK melanjutkan pemeriksaan dengan mengevaluasi etika tiga hakim konstitusi lainnya, yakni Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, dan Suhartoyo.
Pada hari Kamis (2/11), MKMK melanjutkan proses pemeriksaan dengan menghadirkan tiga hakim konstitusi lainnya, yaitu Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic, dan Guntur Hamzah.
Selanjutnya, Jumat (3/11) MKMK kembali memeriksa Anwar Usman. Anwar menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa dua kali dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi dalam proses ini.
Jimly menyebut Anwar diperiksa dua kali karena paling banyak dilaporkan. Dari 21 laporan yang diterima MKMK, Anwar menjadi hakim konstitusi dengan jumlah pelaporan paling banyak.
“Pak ketua kita undang lagi, kan dia yang pertama dan yang terakhir, karena kan paling banyak pak ketua. Jadi enggak cukup hanya satu kali,” kata Jimly di Gedung MK, Jakarta, Kamis (2/11).
“Jadi kita harus beri dia kesempatan untuk klarifikasi karena rata-rata laporan itu ekstrem-ekstrem semua,” sambungnya.
Dari pengakuan beberapa hakim konstitusi dan Jimly, pemeriksaan itu lebih banyak membahas terkait proses Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Salah satunya, terkait alasan Anwar Usman absen RPH di tiga perkara.
Jimly menyebut ada dua alasan berbeda terkait alasan Usman tidak hadir. Pertama, alasan menghindari konflik kepentingan. Kedua, karena alasan sakit. Dia pun menduga salah satu alasannya bohong.
“Tadi ada yang baru soal kebohongan. Ini hal yang baru. Kebohongan itu maksudnya.. itu alasan hadir dan tidak hadir di sidang,” kata Jimly di Gedung MK, Jakarta, Rabu (1/11).
“Kan, waktu itu alasannya kenapa tidak hadir ada dua versi, ada bilang karena menyadari ada konflik kepentingan, tapi ada alasan yang kedua karena sakit,” imbuhnya.
Namun, Anwar membantah telah mengeluarkan alasan berbohong untuk tidak hadir dalam RPH tiga perkara terkait syarat batas minimal usia capres-cawapres.
Usman berani bersumpah jika saat itu dirinya beralangan hadir karena sedang sakit. Hal itu dia sampaikan setelah diperiksa kedua kalinya oleh MKMK terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim di Gedung MK, Jakarta, Jumat (3/11).
“Saya bersumpah, Demi Allah, saya sumpah lagi, saya memang sakit,” kata Usman.
Bocoran hasil putusan
Jimly mengaku tak kesulitan untuk mengumpulkan bukti atas dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi dari sejumlah laporan yang masuk ke pihaknya. Dia menyebut MKMK sudah mengantongi bukti lengkap.
“Semua bukti-bukti sudah lengkap, baik keterangan ahli, saksi. Sebenarnya kalau ahli, para pelapornya ahli semua. Ya kan, lagi pula ini kasus tidak sulit membuktikannya,” kata Jimly di Gedung MK, Jakarta, Jumat (3/11).
Jimly menyebut hakim yang paling bermasalah secara etik di balik putusan syarat batas usia minimal capres-cawapres adalah hakim yang paling banyak dilaporkan.
“Yang paling banyak masalah itu yang paling banyak dilaporkan,” kata Jimly di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (3/11).
Dari 21 laporan dugaan pelanggaran etik hakim yang masuk ke MKMK, Ketua MK Anwar Usman menjadi pihak terlapor paling banyak yakni 15 laporan.
Terbanyak selanjutnya, hakim Manahan M.P. Sitompul dan Guntur Hamzah masing-masing sebanyak 5 laporan.
Kemudian Saldi Isra dan Arief Hidayat masing masing 4 laporan. Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic Foekh masing masih 3 laporan. Sementara Suhartoyo dan Wahiduddin Adams masing masing hanya 1 laporan.
