suroboyo.id – Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK), mengungkapkan kesepakatannya dengan penilaian dari calon presiden, Ganjar Pranowo, bahwa penegakan hukum mengalami kemunduran di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut JK, memberikan nilai lima untuk penegakan hukum di Indonesia adalah sesuatu yang wajar, terutama jika melihat beberapa peristiwa terkini.
“Tentang masalah hukum ini, seperti yang diungkapkan, saya baca di Makassar bahwa Pak Ganjar memberikan nilai 5. Saya kira mungkin Anda juga sependapat, terutama mengingat situasi belakangan ini. Ini sangat menentukan bagi masa depan bangsa, sangat penting sekali,” ujar JK setelah bertemu dengan Ganjar di kediamannya pada Minggu (19/11).
JK menyatakan keinginannya untuk mewujudkan keamanan bagi bangsa dan negara ini sebagai kunci utama menuju Indonesia Emas 2045. Namun, dia menekankan bahwa syarat utamanya adalah keadilan dan netralitas dalam penegakan hukum.
“Begitu tidak, maka bangsa ini akan mengalami masalah,” ucapnya.
JK berpendapat visi Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud jika Pemilu 2024 dipenuhi dengan ketidaknetralan pemimpin dan aparat negara.
Sebelumnya, Ganjar memberikan nilai 5 dari skala penilaian 1 hingga 10 untuk pemerintah Joko Widodo. Penilaian jeblok itu imbas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal usia capres-cawapres.
“Dengan adanya kasus di MK nilainya jeblok. Karena dengan kejadian itu, persepsi publik hari ini jadi berbeda, yang kemarin kelihatan tegas, hari ini dengan kejadian-kejadian terakhir jadi tidak demikian. Maka, nilainya jeblok,” kata Ganjar di acara sarasehan nasional IKA UNM, Sabtu (18/11).
Ganjar juga menilai jika penegakan hukum di Indonesia yang sebelumnya disebut punya nilai antara 7 hingga 8, saat ini turun dan berkurang dari angka sebelumnya. Faktor penyebab turunnya nilai penegakan hukum yakni adanya rekayasa dan intervensi.
