Suroboyo.id – Jawa Timur, merupakan salah satu dari delapan provinsi paling awal di Indonesia. Provinsi lainnya adalah Sumatra, Borneo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Sunda Kecil.
Gubernur pertama Provinsi Jawa Timur adalah Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo atau dikenal Gubernur Soerjo.
Jatim berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudera Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Panjang bentangan barat-timur sekitar 400 KM. Lebar bentangan utara-selatan di bagian barat sekitar 200 KM, namun di bagian timur lebih sempit hingga sekitar 60 KM.
Jatim telah dihuni manusia sejak zaman prasejarah. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditemukannya sisa-sisa dari fosil Pithecanthropus Mohojokertensis di Kepuhagen, Mojokerto; Pithecanthropus erectus di Trinil, Ngawi; dan Homo Wajakensis di Wajak, Tulungagung.
Kehidupan manusia sebagai masyarakat baru muncul sekitar abad 8, yaitu dengan ditemukannya prasasti Dinoyo di daerah Malang. Prasasti yang bertahun 760M ini menceritakan peristiwa politik dan kebudayaan di Kerajaan Dinoyo, seperti dilansir dari jatimprov.go.id.
Pada abad 10, Jawa Timur menapaki fase baru. Jatim yang semula merupakan wilayah pinggiran dari Kerajaan Mataram Kuno di Jawa Tengah, kemudian mendapatkan momentum sebagai pusat kekuasan berbagai kerajaan, ssperti Medang ( 937-1017 ), Daha-Janggala ( 1080-1222). Singasari ( 1222-1292 ) dan Majapahit ( 1293-1527 ).
Dalam hal ini, Mpu Sendok ( 927-947) adalah tokoh paling berhasa yang berhasil meletakkan dasar-dasar pemerintahan di Jawa Timur. Struktur pemerintahannya secara hierarkhis terdiri dari Pemerintah Pusat ( Kraton ), Watek ( Daerah ) dan Wanua ( Desa ). Struktur ini terus bertahan sampai abad XIII zaman Singasari.
Pada abad 13 terjadi perkembangan baru dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia di Jawa Timur, ditandai dengan munculnya sebuah struktur baru dalam pemerintahan, yaitu Nagara ( Provinsi ). Bersarkan prasasti Mulamalurung (1255 ) dari masa Wusny Wardhana yang juga bergelar Sminingrat menyatakan bahwa struktur pemerintahan Singasari dari pusat ( Kraton ), Watek ( Daerah ) dan Wanua ( Desa ).
Pada masa Kerajaan Majapahit, susunan itu mendapatkan berbagai penyempurnaan, terdiri dari Bhumi ( Pusat/Kraton), Negara ( Provinsi?Bhatara), Watek/Wisaya ( Kabupaten/Tumenggung), Lurah/Kuwu ( Kademangan ), Thani/Wanua ( Desa/petinggi )dan paling bawah Kabuyutan ( Dusun/Rama ).
Struktur kеnеgаrааn Mаjараhіt (1294-1527) juѕtru bеrkеmbаng ѕесаrа ketat pada mаѕа Mаtаrаm (1582 -1755). Wіlауаh Mаtаrаm dіbаgі ѕесаrа kоnѕеntrіѕ tеrdіrі dari Kuthаgаrа/Nаgаrа (Puѕаt/Krаtоn), Nеgаrаgung/Nеgаrааgung (Prоvіnѕі Dаlаm), Mаnсаnеgаrа (Prоvіnѕі luаr), Kabupaten dаn Dеѕа.
Secara etimologis, sebutan Jawa Timur pada zaman Mataram Islam muncul dengan nama Bang Wetan, dengan wilayah meliputi seluruh Pesisir Wetan dan Mancanagara Wetan ( pedalaman Jawa Timur).
Selanjutnya setelah huru-hara Cina di Kartasura tahun 1743, seluruh wilayah pesisir utara Jawa dan seluruh Pulau Madura jatuh ke tangan KOmpeni, sednag daerah Mataram tinggal wilayah pedalaman Jawa ( Mancanagara Wetan-Mancanagara Kulon). Dengan berakhirnya perang Dipanegara tahun 1830, seluruh Jawa Timur ( BangWetan) dapat dikuasi Pemerintah Hindia Belanda.
Dаrі tаhun 1830-1928/1929, Bеlаndа mеnjаlаnkаn реmеrіntаhаn dеngаn hubungаn lаngѕung Pеmеrіntаh Pusat VOC dі Batavia dеngаn para Buраtі уаng bеrаdа dі wіlауаh kеkuаѕааnуа.
Pemerintah Hindia Belanda yang sejak awal abad 20 menerapkan politik imperialisme modern melakukan intensitifikasi pemerintahan dengan membentuk Perintahan Provinsi Jawa Timur pada ( Provincient van Oost java ) pada tahun 1929, dengan struktur pemerintahan, wilayah dan birokrasi tidak jauh berbeda seperti yang ada sekarang, Pada masa pendudukan Jepang ( 1942-1945 ) seperti daerah lain, Jawa Timur diletakkan dibawah pendudukan militer Jepang.
Setelah Kemerdekaan. Indonesia terbagi menjadi 8 Provinsi dan Jatim termasuk salah satu Provinsi tersebut. Gubernur pertama Jatim adalah R. Soerjo, yang juga dikenal sebagai pahlawan nasional.
Tanggal 20 Februari 1948 di Madura dibentuk Negara Madura, dan tanggal 29 November 1948 dibentuk Negara Jatim yang kemudian menjadi salah satu negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat.
Negara Jatim dibubarkan dan bergabung ke dalam Republik Indonesia tanggal 2 Februari 1950, dan tanggal 7 Maret 1950 Negara Madura memberikan pernyataan serupa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950, dibentuk Provinsi Jatim
