Surabaya Integrated Planning System, Penunjang Kinerja Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Dan Berbasis Keruangan (Spasial)

ilustrasi: Gedung Bappeko Surabaya

 

Berita Surabaya – Kebijakan, program, dan kegiatan, sebagai bagian dari perencanaan, perlu diselaraskan dengan penganggaran. Namun kenyataannya, perencanaan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem penganggaran GRMS (Government Resource Management System). Dengan demikian, perlu adanya inovasi sistem perencanaan yang terhubung dengan sistem penganggaran. Tujuannya, mewujudkan perencanaan yang logis dan tepat sasaran.

Untuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang berkualitas, harus berbasis bukti yang menyeluruh. Sehingga, pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Sedangkan program pembangunan pun mampu mengintervensi warga secara tepat sesuai skala prioritas.

Di sisi lain, dalam tahap perencanaan, terdapat sejumlah langkah: perumusan, pengendalian dan evaluasi. Sayangnya, proses-proses yang dimaksud kadang menemui kendala. Antara lain, soal data yang masih belum lengkap, kurang detail (khususnya, terkait keruangan  atau spasial) dan belum akurat. Imbasnya, pengambilan keputusan maupun penentuan kebijakan membutuhkan waktu lebih lama dan belum bisa dilakukan secara komprehensif. Intinya, selama ini perencanaan belum bersifat holistik. Beberapa contoh permasalahan perencanaan yang sebelumnya terjadi antara lain:

  1. Perencanaan pendapatan pajak daerah yang belum didukung analisa dan/atau prediksi yang berbasis data spasial (peta). Misalnya, mempertimbangkan persil lahan, blok bangunan dan nilai lahan, serta akses terhadap infrastruktur dasar, rencana pemanfaatan ruang, dan sebagainya.
  2. Rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang belum terintegrasi antar instansi. Akibatnya, terjadi tumpang tindih antar dua atau lebih pekerjaan fisik di satu lokasi sehingga menimbulkan kendala pelaksanaan.
  3. Rencana pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya belum mempertimbangkan kondisi eksisting dan ketersediaan layanan oleh sektor swasta di sekitarnya;
  4. Monitoring dan evaluasi realisasi rencana pembangunan yang sulit dilakukan dan tidak didukung data yang lengkap dan konsisten. Terutama, yang memiliki indikator kinerja berkaitan dengan data spasial (peta). Seperti, berkurangnya luas permukiman kumuh, luas genangan, luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sesuai peruntukan, dan sebagainya.

Permasalahan terkait kurangnya analisis komprehensif dalam perencanaan seperti di atas,  menimbulkan ide segar. Yang bertujuan menyediakan sistem informasi yang dapat menganalisa data spasial dan dapat diakses secara online. Sehingga, perencanaan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

Software Geographic Information System (GIS) untuk menganalisis data spasial memiliki keterbatasan. Yaitu, dilakukan secara personal (berbasis desktop/komputer) dan cara menggunakannya cukup rumit (tidak mudah dipahami orang awam). Oleh karena itu, perlu diciptakan sistem informasi yang memiliki kemampuan seperti GIS namun mudah dioperasikan dan dapat diakses online. Sehingga, dapat digunakan secara serentak oleh beberapa pengguna sekaligus.

Berkaca pada pentingnya keselarasan antara perencanaan dan anggaran, serta pada urgensi kelengkapan data/informasi dalam tahap perencanaan tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) menginisiasi terobosan. Instansi yang berkantor di Jalan Pacar ini memelopori pengembangan Surabaya Integrated Planning System. Sebagai satu kesatuan sistem perencanaan terintegrasi dan holistik-komprehesif.

Dalam gagasan tersebut, tercetuslah  Surabaya Integrated Geographic Information System (SIGIS). Ini menjadi salah satu alat untuk mendukung perencanaan yang mempertimbangkan seluruh aspek. SIGIS merupakan sistem informasi yang mampu mengolah data geografis (memiliki unsur lokasi) sebagai bahan analisa perencanaan berbasis keruangan (spasial). Mengadaptasi fungsi aplikasi GIS berbayar yang belum dapat dimanfaatkan secara massal, SIGIS memiliki kelebihan dapat digunakan secara online, gratis dan ramah pengguna. Pengguna, dalam hal ini Bappeko dan instansi lain, tidak perlu memiliki keahlian khusus di bidang geomatika untuk bisa mengoperasikannya.

Dengan menggunakan SIGIS, Bappeko dibiasakan untuk melakukan perencanaan berbasis data, khususnya data spasial, yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penentuan lokasi prioritas pembangunan dan evaluasi capaian kinerja untuk indikator fisik dan berhubungan dengan peta, dilakukan berdasarkan data yang akurat sesuai kondisi sebenarnya. Perencanaan pembangunan dilakukan secara multi-sektor dengan melakukan tumpang-tindih peta-peta tematik dan berbagai operasi spasial lainnya.

Pengembangan SIGIS diarahkan kepada penataan aksesibilitasnya untuk dapat digunakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Surabaya. Juga, terintegrasi dengan sistem informasi perencanaan lainnya dan GRMS. Dengan demikian, prinsip “One Map Reference“ dan perencanaan terintegrasi dapat terwujud.

Aplikatif

Realisasi gagasan SIGIS dirintis pada tahun 2013. Dimulai dengan pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan. Plus, pembuatan peta untuk disimpan dalam bentuk database. Dalam membangun sistem ini, Bappeko melibatkan tenaga ahli. Termasuk, untuk berkonsultasi mengenai pembuatan sistem, penyediaan data-data dasar yang wajib ada, serta membuat list kebutuhan data spasial untuk suatu perencanaan.

Setidaknya, ada dua tujuan utama dilaksanakannya inisiatif ini. Pertama, meningkatkan kesadaran pegawai pemerintah untuk mengumpulkan, menyimpan dan memanfaatkan data. Termasuk, melakukan perumusan rencana, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan. Semua hal tadi, harus berbasis data spasial. Supaya, aplikatif ke seluruh lapisan masyarakat dan tepat sasaran alias tidak mubadzir. Kedua, mewujudkan perencanaan pembangunan yang mempertimbangkan semua aspek, mampu transparan dalam penyediaan data dan pemanfaatannya, serta akurat dalam pertanggungjawaban.

Sementara itu, terdapat pula sejumlah manfaat menggunakan SIGIS yang dapat dirasakan oleh Bappeko dan SKPD terkait. Pertama, memiliki data spasial yang lebih akurat dan dapat digunakan bersama-sama (one map source atau satu peta sebagai pedoman) dengan kemampuan data-sharing). Kedua, mendapat kemudahan untuk membuat peta-peta tematik hasil analisa sebagai data pendukung kebijakan. Ketiga, dapat mengambil keputusan dalam rangka melaksanakan perencanaan berdasarkan data dan informasi spasial yang dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, dapat melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap keluaran dan hasil pelaksanaan kegiatan.

SIGIS dibangun berdasar pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sistem direncanakan mampu menyediakan dan mengolah data spasial beserta atribut nilai (numerik dalam bentuk tabel) menjadi informasi yang dapat dipakai oleh Bappeko sebagai perencana pembangunan. Juga, bagi SKPD sebagai bahan analisa perencanaan berbasis spasial. Masyarakat juga bisa mendapatkan informasi hasil perencanaan Bappeko dan SKPD. Artinya, transparansi dan akuntabilitas diterapkan dengan optimal. (*)

(dikutip dari buku “Inovasi Pelayanan Publik Kota Surabaya 2014-2015” yang dibuat oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemkot Surabaya, 2016)

BACA JUGA

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here