Grebek Pasar, Jemput Bola untuk Optimalkan Pelayanan KB

Salah satu kegiatan sosialisasi Grebek Pasar

Berita Surabaya – Surabaya sebagai salah satu kota besar di Indonesia telah menjadi tujuan migrasi. Orang-orang dari daerah lain, berduyun mendatangi Kota Pahlawan untuk mengadu peruntungan. Salah satu dampak fenomena ini adalah munculnya problem kependudukan.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas KB) Surabaya menelaah persoalan ini dari perspektif pengendalian jumlah penduduk. Khususnya, yang berhubungan dengan program KB. Sebab, permasalahan KB di kota sebesar Surabaya begitu kompleks.

Problem yang dimaksud antara lain, masih rendahnya permintaan atas pelayanan KB. Hal ini merupakan akibat dari terjadinya perubahan nilai tentang jumlah anak ideal dalam keluarga. Persoalan lain adalah terdapat kejadian kehamilan yang tidak diinginkan akibat tingginya unmet need (ingin KB, tapi gagal karena hal-hal tertentu) dan ketidaksinambungan penggunaan kontrasepsi. Permasalahan yang tak kalah penting juga mengenai adanya kehamilan/persalinan pada remaja perempuan usia 15-19 tahun

Bapemas KB pun merumuskan suatu solusi kongkret. Bentuknya berupa gerakan komprehensif yang di dalamnya terdapat beraneka kegiatan. Mulai dari sosialisasi, penyuluhan, hingga pelayanan KB.  Namanya, disebut Grebek Pasar atau Gerakan  Pemberdayaan Keluarga Pas Sasaran.

Grebek Pasar merupakan terobosan yang  memiliki efektivitas tinggi sebagai program pendekatan pelayanan dan percepatan pencapaian program KB. Kegiatannya lintas sektor dan melibatkan banyak instansi. Selain Bapemas KB, ikut terjun pula Dinas Kesehatan Surabaya, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, dan Kecamatan setempat.

Grebek Pasar berlangsung secara insidentil tapi simultan sepanjang tahun dalam kurun Januari hingga Desember. Lokasinya, di berbagai wilayah RT/RW se-Surabaya. Prinsip kegiatan ini adalah pro aktif dan jemput bola memberikan sistem pelayanan KB ke setiap level masyarakat. Terutama, di level grass root (akar rumput).

Sejak diluncurkan pada 2014, Grebek Pasar memberikan dampak yang signifikan bagi kependudukan dan keluarga berencana di Surabaya. Antara lain, makin tingginya komitmen para pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap keberlangsungan program KB. Selain itu, terlihat adanya peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas Pelayanan KB. Yang bisa diukur dari bertambahnya permintaan pelayanan KB. Efek positif lain adalah penurunan unmet need dan berkurangnya kehamilan pada remaja usia 15-19 tahun.

Menjawab Tantangan

Pelayanan KB dengan segala macam metode kontrasepsi seperti pil, suntik, IUD, Implan, MOP, MOW, dan kondom pada hakikatnya adalah sebuah mekanisme pelayanan publik berlandaskan kesepakatan antara calon akseptor, tenaga medis serta Bapemas KB. Meski demikian, kesepakatan saja tidak cukup. Sebab, terdapat sejumlah kendala yang menjadi batu sandungan.

Kendala yang dimaksud misalnya, akses pelayanan yang jauh dari masyarakat. Sehingga, mereka kesulitan untuk memeroleh layanan KB. Juga, akses informasi. Pelayanan KB tidak boleh sembarangan. Maka itu, dibutuhkan informasi yang akurat dan terpercaya. Bila informasi yang diterima masyarakat (baik tentang metode kontrasepsi yang aman maupun tentang manfaat KB) masih simpang siur, mereka pasti ragu-ragu untuk menjalaninya.

Hal lain yang menjadi kendala adalah keterbatasan administratif. Yakni, seputar kemampuan calon user layanan KB untuk menyertakan data pendukung identitasnya seperti KTP, KK, Surat Nikah, dan kartu pelayanan KB sebelumnya (untuk non peserta baru). Problem lainnya adalah soal nilai/budaya (local wisdom). Yaitu, kebijakan normatif penduduk setempat yang masih menempatkan KB sebagai langkah saru. Terlebih, bila mereka masih menganut anggapan “banyak anak banyak rejeki”.

Bertolak dari fenomena itu, Bapemas merumuskan pendekatan strategis melalui Grebek Pasar. Dalam gerakan ini, koordinasi perihal informasi pelayanan dipertajam. Sebab, kader Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) dilibatkan. Mereka hadir berjenjang di tingat kecamatan, kelurahan, RW, dan RT. Sudah barang tentu, sosialisasi lebih merata. Dalam sosialisi ini, diberikan pandangan logis dan rasional tentang konsep keluarga ideal. Dengan slogan: “DUA ANAK CUKUP” dan “CEGAH KEHAMILAN 4 TERLALU (terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak kehamilan, dan terlalu banyak hamil”. Disampaikan pula, bahwa pelayanan KB tidak hanya dilakukan/didominasi terhadap perempuan. Laki-laki pun bisa mendapat pelayanan KB.

Oleh karena komunikasi antara masyarakat dan Bapemas KB sudah tercipta di level akar rumput, waktu pelayanan pun bisa disesuaikan. Tidak menutup kemungkinkan, dibuat lebih pagi dan langsung menyentuh warga di tingkat RT dan RW. Kemudahan seperti ini pasti memberi daya tarik tersendiri. Pembentukan kelompok KB di masyarakat berperan aktif sebagai penggerak sekaligus fasilitator umpan balik berupa saran kepada Bapemas KB. Di sini, tampak konsep public participant yang efektif.

Yang tak kalah menarik, skema lama pelayanan yang bersifat bipolar yakni Bapemas KB dan Masyarakat, pelahan beralih tatanan menjadi trias politika (Pemerintah – Swasta – Civil society). Hal ini tampak pada kegiatan nyata seperti pelayanan MOP di Dupak Grosir. Artinya, pihak swasta (dalam hal ini Dupak Grosir) ikut berpartisipasi. Tentu, pada prakteknya, tidak hanya Dupak Grosir yang berperan. Ada banyak pihak swasta lain yang turun tangan menyukseskan program KB di Kota Pahlawan.

Tatanan baku yang semula berkonsep: masyarakat yang ingin ber-KB datang ke pusat pelayanan, telah berubah. Saat ini, Bapemas KB jemput bola secara responsif datang ke wilayah sasaran KB. Pelayanan yang bersifat mobile dengan mendatangkan bus pelayanan KB, menjadi solusi percepatan birokrasi. Tak lupa, Grebek Pasar juga dilengkapi gagasan sisipan berupa penyelesaian masalah kemiskinan. Dalam bentuk, penciptaan kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) kepada keluarga akseptor KB. Di aspek ini, Pemkot Surabaya terus memberi atensi pada tingkat kesejahteraan warga. Pada bagian lain, optimalisasi tak kurang dari 231 klinik KB dan penguatan kualitas petugas juga tak henti dilakukan. (*)

(dikutip dari buku “Inovasi Pelayanan Publik Kota Surabaya 2014-2015” yang dibuat oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemkot Surabaya, 2016)

BACA JUGA

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here