CATATAN GURU: Kabut Gelap Full Day School

sumber: pixabay

Baru-baru ini muncul sebuah gagasan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) pada masa awal jabatannya. Prof. Dr. Muhadjir Effendy melontarkan ide sistem “Full Day School” sebagai program 100 hari pertama kepemimpinannya. Rencananya, sistem ini akan diterapkan pada jenjang SD dan SMP baik negeri maupun swasta.

Dengan sistem ini, kata dia, secara perlahan anak didik akan terbangun karakternya dan tidak menjadi liar di luar sekolah. Khususnya, ketika orang tua mereka masih belum pulang dari kerja. Hal tersebut sesuai dengan pesan dari Presiden Jokowi bahwa kondisi ideal pendidikan di Indonesia adalah ketika dua aspek pendidikan bagi siswa terpenuhi. Baik dari segi akademik, maupun karakter atau budi pekerti.

Lantas apakah “Full Day School” menjadi jawaban yang tepat? Model sekolah ini sebenarnya bukan hal baru dan sudah banyak diterapkan di Indonesia. Terutama, dilakukan oleh sekolah swasta yang lumayan maju atau unggul. Sedangkan sekolah negeri, kebanyakan menerapkan standar alokasi waktu yang selama ini ditetapkan atau non-“Full Day School”. Kalaupun sore ada kegiatan, biasanya hanya berupa ekstra kurikuler sekolah atau berupa pembinaan-pembinaan perlombaan.

Topik seputar penerapan sistem ini lagi menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Baik dari kalangan guru, wali murid, dan pemerhati pendidikan. Banyak elemen publik yang menganggap bahwa “Full Day School” tidak bisa serta merta diterapkan di Indonesia. Program ini perlu dikaji lebih dalam dan menyeluruh, secara detail sehubungan dampak positif dan negatifnya.

Seperti yang disampaikan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Prof. Dr. Rochmat Wahab, konsep “Full Day School” cocok untuk lingkungan keluarga tertentu. Misalnya, bagi anak-anak yang kedua orang tuanya bekerja. Daripada dititipkan ke pengasuh anak, yang menyedot cost finansial maupun sosial.

Namun untuk kelompok masyarakat tertentu, “Full Day School” tidak relevan. Contohnya, bagi anak dari keluarga kurang mampu. Dengan sekolah berbasis Full Day, otomatis biaya operasional akan naik. Biaya tambahan tersebut sudah pasti menjadi beban orang tua karena termasuk biaya tambahan di luar kegiatan belajar mengajar di sekolah. Biaya tersebut bisa berupa uang saku yang pasti akan bertambah karena anak membutuhkan uang untuk makan siang.

Maka itu, penerapan program ini harus bijak dan terukur. Tidak boleh asal dilaksanakan tanpa pertimbangan komprehensif. Supaya setiap elemen masyarakat tidak mengalami “guncangan” ekonomi dan sosial.

Anggaran Tambahan

Yang juga perlu disoroti adalah terkait penambahan rupiah di pos anggaran pendidikan dasar dan menengah. Dalam menerapkan “Full Day School”, negara membutuhkan biaya yang lebih dari sekarang. Padahal, hutang Indonesia sudah melimpah. Daripada biaya dikeluarkan untuk mewujudkan “Full Day School” yang kajiannya masih prematur, lebih baik jika digunakan dalam hal lain yang lebih efektif. Umpamanya, perbaikan sekolah di pedesaan.

Dari segi fasilitas, bukan hanya bangunan fisik sekolah saja yang dibutuhkan saat ini.  Faktor lain yang tak kalah penting adalah: pengajar. Yang pada satu titik, tentunya bakal memunculkan pelatihan-pelatihan yang juga memerlukan banyak anggaran.

Bila jadi diterapkan secara nasional, kurikulum juga perlu penyesuaian. Misalnya, perlu memperbanyak praktik daripada teori, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik. Karena, jangka waktu sekolah yang panjang akan membuat anak menjadi gampang bosan.

Jangan Gegabah

Meskipun masih berupa wacana, Prof. Dr. Muhadjir Effendy sebagai menteri hasil reshuffle sebaiknya mengeluarkan kebijakan yang tidak memerlukan pemikiran panjang. Konsep “Full Day School” jelas membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk diterapkan. Mulai dari aspek menyiapkan tenaga pendidik yang mampu mengelola lingkungan belajar agar tetap menyenangkan bila sudah lewat siang, hingga sisi kurikulum yang pasti mesti disesuaikan.

Mendikbud juga tidak perlu banyak menelurkan program yang kiranya masih perlu banyak waktu uji coba. Bila setiap menteri melakukan percobaan, lantas sampai kapan kita menemukan sistem pendidikan yang relevan. Negara tidak usah gegabah dan terlampau tergesa-gesa menelurkan program. Apalagi, yang justru membuat publik di bawah menjadi “gaduh” dan tidak kondusif.

Masyarakat butuh kepastian yang menyejukkan. Bukan sekadar wacana yang malah membuat bingung. Apalagi, selama ini anak sekolah sudah dibebani dengan banyak “target” dari orang tua yang sejatinya buah dari salah kaprah dalam mendefinisikan makna pendidikan. Paradigma yang menganggap nilai pelajaran lebih penting dari wawasan dan karakter sudah menggerogoti sistem. Pemerintah memiliki pekerjaan rumah untuk menggerus mindset seperti itu. —

*Artikel ini pernah dimuat di www.surabayakotaliterasi.com pada 22 Oktober 2016, dan termasuk materi dalam buku Coretan Guru Desa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here